Aturan Surat Keterangan Bebas (SKB) PP 23 2018

Posted on

Berlakunya SKB PP 23 Tahun 2018 terkait tarif Pajak bagi UMKM sejak tanggal 1 juli th. 2018 memunculkan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaannya.

Salah satu pertanyaan yang terlihat adalah terkait proses permintaan Surat Keterangan Bebas (SKB) atas Pemotongan/Pemungutan PPh transaksi yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak UMKM kepada Pemungut PPh.

Yang banyak ditanyakan adalah bagaimanakah standing SKB PP 46 yang sudah dimiliki oleh Wajib Pajak sejak sebelum saat berlakunya PP 23 Tahun 2018 ini? apakah Wajib Pajak perlu mengajukan Kembali SKB yang baru terkait berlakunya PP 23 ini?

Jawabannya adalah sebagai selanjutnya :

Aturan Surat Keterangan Bebas (SKB) PP 23 / 2018
1. SKB PP 46/2013 yang sudah diterbitkan sebelum saat tanggal 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 (Surat Keterangan).

2. Dalam hal Wajib Pajak yang sudah punya SKB PP 46/2013 bertransaksi bersama Pemotong atau Pemungut Pajak, tidak dilaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi selanjutnya selama Wajib Pajak bisa menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan atas transaksi selanjutnya kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.

3. SKB PP 46/2013 berlaku hingga bersama batas waktu yang dicantumkan dalam SKB tersebut.

4. Permohonan SKB PP 46/2013 yang diajukan sebelum saat tanggal 1 Juli 2018 tapi belum selesai ditindaklanjuti, diterbitkan Surat Keterangan selama mencukupi syarat sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018.

5. Permohonan SKB PP 46/2013 dan legalisasi SKB PP 46/2013 yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak bisa diproses dan Wajib Pajak bisa mengajukan permintaan Surat Keterangan berdasarkan ketentuan baru yaitu ketentuan terkait permintaan SKB PP 23/2018.

6. Formulir permintaan Surat Keterangan Bebas PP 23 Tahun 2018 bisa Anda download pada link berikut: