PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BUTUH ALTERNATIF PENDANAAN DAN Zero Accident

Posted on

Keberhasilan pembangunan infrastruktur Indonesia sangat ditentukan oleh dukungan dari para stakeholder sektor kons truksi, terutama dalam hal pendanaan, tenaga kerja kons truksi bersertifikat, inovasi teknologi, peningkatan mutu konstruksi serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi. Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, yang mewakili Menteri PUPR ketika membuka Launching Konstruksi Indonesia (KI) 2018, Rabu (18/7) di Jakarta.

“Untuk bisa mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas kita butuh dukungan dari para stakeholder sektor konstruksi. Dukungan tersebut berupa pendanaan, tenaga kerja kons truksi bersertifikat, inovasi teknologi, peningkatan mutu konstruksi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kons truksi, dan lain sebagainya,” ungkapnya. Anita mengingatkan supaya beberapa kecelakaan kerja maupun kegagalan bangunan yang terjadi beberapa waktu lalu jangan sampai teruang lagi pada masa mendatang, karena bisa menghambat berjalannya Pembangunan Infrastruktur.

“Kuncinya adalah disiplin pada prinsip K3 dan patuh pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan, agar tercapai Zero Accident,” ujarnya. Faktor pendukung lainnya adalah pendanaan. Menurut Anita, diperlukan sumbersumber pembiayaan alternatif, dan tidak hanya dari Pemerintah. Sebagai gambaran, pada 2018 Kementerian PUPR mendapat anggaran Rp 107,386 triliun atau hanya 12,67% dari total APBN. Sementara terkait ketersediaan tenaga kerja, Anita mengingatkan bahwa Pembangunan Infrastruktur yang massif memerlukan tidak hanya tenaga kerja konstruksi berkualitas yang ditunjukkan melalui sertifikat, tapi juga jumlah yang banyak.

Karena itu perlu dukungan dari para stakeholder konstruksi untuk mencetak banyak tenaga kerja konstruksi. Selain itu, inovasi teknologi dalam pembangunan infrastruktur juga sangat dibutuhkan mengingat pada masa mendatang Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dan jasa-jasa teknologi dari luar negeri. Perkembangan ini harus dapat dijadikan sebagai potensi dan motivasi dalam menciptakan ide-ide atau karya yang inovatif oleh anak negeri demi mewujudkan kemandirian bangsa. Berbagai tantangan dan peluang tersebut menuntut para stakeholder bidang konstruksi – kontraktor kontraktor, konsultan, pengusaha yang bergerak di bidang rantai pasok konstruksi, pelaku K3 Konstruksi, dan lain sebagainya – untuk semakin berperan. Untuk itu, perhelatan Konstruksi Indonesia, yang secara rutin dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sejak tahun 2003, sangat tepat untuk diikuti oleh seluruh pelaku dan stakeholder konstruksi.

Konstruksi Indonesia 2018 akan diselenggarakan pada 31 Oktober – 2 November 2018 di Jakarta International Expo, Kemayoran. Menurut Anita, Konstruksi Indonesia 2018 akan menjadi sarana konsolidasi para pelaku usaha industri konstruksi, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menghasilkan inovasi-inovasi terbaru dan solusi untuk perkembangan konstruksi di tanah air. Selain itu, acara tersebut menjadi wadah untuk membangun relasi, membuka peluang bisnis baru serta sumber edukasi bagi para pelaku industri konstruksi di Indonesia. Pembicara lain yang tampil di forum ini adalah Dirjen Bina Konstruksi, Syarif Burhanuddin, Ketua Umum KADIN Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, Ketua LPJK Nasional serta Direktur Tarsus Indonesia, William Owen, dari pihak pihak Event Organizer.

Dirjen Bina Konstruksi, Syarif Burhanuddin, menyatakan Peluang Bisnis Konstruksi di Indonesia terbuka lebar dengan masifnya pembangunan infrastruktur serta konstruksi lainnya. Pemerintah juga terus mendorong pelaku usaha jasa konstruksi swasta nasional untuk terlibat aktif dalam investasi dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Dia juga menekankan, pemanfaatan peluang bisnis konstruksi harus mengedepankan keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan social agar Industri Konstruksi Nasional akan meningkatkan kemampuannya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Menanggapi hal itu, Ketua Umum KADIN Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan sektor swasta siap medukung Pembangunan Infrastruktur.

Ia berharap swasta lebih banyak mendapat kesempatan bekerja pada proyek-proyek dengan dana APBN sehingga dapat berkembang seperti BUMN, dan juga agar BUMN-BUMN tersebut tidak menjadi overload. “BUMN-BUMN sudah harus berkonsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan dengan nilai sangat besar dan beresiko tinggi serta berkiprah di luar negeri, sementara yang swasta biarlah mengerjakan proyek- proyek standar,” ucapnya berharap. Sementara Ruslan Rivai, Ketua LPJK Nasional, mengungkapkan kesiapannya mendukung kegiatan Konstruksi Indonesia di tahun ini dengan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga ahli di bidang jasa konstruksi.

Proyek konstruksi sebaiknya juga dilengkapi dengan mesin genset yang dibeli melalui jual genset terlengkap di jogja yang menyediakan beragam mesin genset. Mesin ini berguna untuk menyalakan lampu penerangan saat melaksanakan proyek di malam hari sehingga pekerjaan lebih cepat diselesaikan.

LPJK Nasional, pada KI 2018 nanti akan menggelar program 7000 sertifikasi tenaga terampil gratis dan harga khusus bagi sertifikasi tenaga ahli dalam rangka mendukung pemerintah mencapai tenaga kerja konstruksi bersertifikat di seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan tugas LPJK Nasional sebagaimana amanah dalam UUJK. Selain sertifikasi, LPJKN turut melaksanakan berbagai workshop bidang infrastruktur dan kegiatan lainnya dalam rangka pengembangan SDM sektor konstruksi. Konstruksi Indonesia 2018 diselenggarakan secara paralel dengan Green & Smart Building Indonesia dan Indonesia Infrastructure Week.